BARESKRIM POLRI Serius Usut Dugaan KORUPSI Proyek Masjid di Kantor Wali Kota Jakpus Era SYLVIANA MURNI

loading...

JAPK

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan dugaan perbuatan korupsi dalam pembangunan masjid di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010 dan 2011.

Informasi yang dihimpun, Surat Perintah Penyelidikan itu bernomor Sprin.Lidik/91/XII/2016/Tipikor tertanggal 6 Desember 2016 dan Surat Perintah Tugas bernomor Sprin.Gas/902.b/XII/2016/Tipikor tertanggal 6 Desember 2016.

Penyelidikan ini berdasarkan Laporan Informasi bernomor LI/48/XII/2016/Tipidkor tanggal 2 Desember 2016.

Kemudian, penyidik telah memberi tahu Walikota Jakarta Pusat sesuai surat pemberit‎ahuan cek fisik bernomor B/80/Tipikor/I/2017/Bareskrim tertanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani Direktur Tindak Korupsi Bareskrim, Brigjen Akhmad Wiyagus.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Erwanto, membenarkan bahwa pihaknya sedang mengusut dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz yang terletak di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

"Ya benar (ada pengusutan)," kata Erwanto, Rabu (11/1/2017).

Dia belum mengetahui saksi-saksi yang akan dipanggil penyelidik untuk dimintai keterangan terkait proyek pembangunan masjid tersebut.

Apakah Sekda DKI Saefullah dan Wali Kota Jakarta Pusat periode 2010-2011 juga dipanggil?

"Belum tahu," jawabnya.

Masjid Al Fauz diresmikan Fauzi Bowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 30 Januari 2011.

Masjid dua lantai itu dibangun menggunakan dana anggaran pendapatan daerah (APBD) 2010 sebesar Rp 27 miliar.

Pembangunan masjid sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Sylviana Murni sebagai Wali Kota Jakarta Pusat.

Peletakan batu pertama dilakukan pada awal Juni 2010 dan pembangunan rampung akhir Desember 2010.

Saat itu, Sylviana masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat hingga awal November 2010.

Adapun Saefullah dilantik menggantikan Sylviana yang dipromosikan sebagai Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada 4 November 2010.


Tribunnews.com 

loading...