Jokowi: Masa Tidak Bisa Bedakan KRITIK dengan MAKAR ?

loading...

JAPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (21/12) malam. Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

 
Hadir pada acara tersebut, Ketua Umum Hanura, Wiranto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy, dan Oesman Sapta Odang (OSO) yang menggantikan Wiranto sebagai ketua umum Partai Hanura.

Dalam pidatonya, Jokowi mengeluhkan perkembangan situasi akhir-akhir ini. Menurutnya, ada orang yang tidak bisa membedakan mana kritik dan mana makar, mana kritik dan mana menghina, mana kritik dan mana menjelek-jelekkan.

"Jangan sampai energi habis untuk hal tidak perlu. Seperti akhir-akhir ini, orang lupa bedanya kritik dengan menghasut, kritik dengan menjelekkan. Tidak bisa bedakan mana kriitk, mana hasut. Mana kritik, mana yang makar. Tidak bisa bedakan. Padahal bedanya jauh sekali," sindir Jokowi.

Ia menjelaskan akibat tidak membedakan hal-hal tersebut, maka energi anak bangsa habis untuk mengurus hal-hal tersebut. Lupa membangun dan mewujudkan cita-cita besar bangsa.

"Lupa pada strategis besar negara, lupa strategi ekonomi kita. Lupa pada strategi energi 10-20 tahun mendatang. Lupa menghadapi bonus demografi kita. Kalau tidak disiapkan, tidak dikalkulasi, tidak dihitung, maka tidak bisa mencapai negara yang adil dan makmur. Lupa karena hal-hal yang tadi," ujar Jokowi.

Dia menegaskan pemerintah tidak melarang kritik. Pemerintah juga tidak melarang demonstrasi. Namun, kalau sudah tidak bisa membedakan antara kritik dan makar, kritik dan menghasut, kritik dan menghina, maka itu sudah tidak benar. Dia berharap masyarakat sadar akan hal tersebut.

"Kritik, ya boleh. Demo ya sangat boleh sekali tetapi masa tidak bisa bedakan kritik dengan makar," tegasnya.

Sementara itu, Wiranto memastikan partainya akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir masa jabatannya pada 2019 mendatang. Hal itu karena adanya kesamaan sejumlah program Nawacita dan membangun revolusi mental di berbagai sektor dengan visi, misi dan program Hanura.

“Ketimbang mencari yang lain, saya minta pertimbangkan kepada kader Hanura bahwa kita mendukung pemerintah guna melanjutkan jalannya pemerintah ini,” kata Wiranto.

Menurutnya, ke depan nanti pengelolaan negara ini akan banyak mengalami tantangan, sehingga membutuhkan kebersamaan.

Pada kesempatan itu, Wiranto sekaligus menyampaikan permohonan pengunduran sebagai ketua umum Partai Hanura, "Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berkonsetrasi penuh menjalankan tugas saya sebagai menko polhukkam. Izinkan saya secara resmi mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Hanura," katanya.

Dengan pengunduran diri tersebut, munaslub akan menjadi ajang memilih ketua umum baru. "Saya yakin akan kedewasaan saudara semua, pemilihan akan berjalan dengan lancar," kata Wiranto.

Lebih jauh, Wiranto mengatakan sudah lima bulan lebih dirinya bertugas dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Selama itu, ia mengakui kinerja pemerintahan Jokowi-JK supercepat, sehingga dirinya harus melepas jabatan sebagai ketua umum partai agar bisa lebih konsentrasi menjalankan tugas pemerintahan.

"Saya bisa katakan pemerintahan bekerja sudah lebih cepat. Siapa pun harus berlari dengan pemerintahan yang supercepat ini," katanya. 


Beritasatu.com

loading...