loading...
Isu dinasti politik kembali mengemuka pada kontestasi pilkada 2017.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut dinasti politik rawan
penyimpangan.
Hal ini disampaikan peneliti ICW, Donal Fariz dalam diskusi bertema 'Hati-hati! Politik Dinasti Rawan Korupsi', Kamis (8/12/2016). Menurut Donal, kepemimpinan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan hubungan keluarga punya beban menjaga jaringan politik yang tentu membutuhkan modal.
"Mau tidak mau dinasti politik yang terpilih akan mewarisi jaringan politik si bapaknya atau keluarganya. Jadi kalau bapaknya dinasti politik dan kemudian turun ke anaknya, dipilih dalam sistem kepemiluan ini, maka terjadi akan mewarisi jaringan bapaknya. Karena menjaga jaringan itu membutuhkan modal yang teramat mahal sekali, mengeluarkan biaya besar," kata Donal di Fame Food Art Menteng East Food, Menteng, Jakarta Pusat.
"Banten kalau dia mewarisi jaringan ibunya. Dia akan mewarisi beban jaringan politik ibunya. Ada kegiatan partai pasti yang dicari dia dulu," imbuhnya.
Dinasti politik juga rawan penyimpangan karena 'kewajiban' menjaga jaringan organisasi masyarakat pendukung.
"Potensi orang terkena kasus korupsi karena dinasti politik muncul karena harus menghidupi jaringan politik bapaknya. Belum lagi ormas ekonomi yang menjadi underbow karena butuh dana hibah, bansos dan lainnya yang didistribusikan,"terangnya.
Selain itu, kebutuhan modal politik ini membuat pimpinan daerah yang juga berpotensi menyalahgunakan kewenangannya.
"Munculnya dana hibah dana bansos meningkat ketika pilkada merupakan fenomena yang tidak bisa disangkal ketika incumbent muncul," sebut Donal.
loading...
Comments
Post a Comment