loading...
Meski Jadi Tersangka, PPP Djan Faridz Tetap Dukung Ahok
"Tak berubah untuk dukungannya terhadap Ahok. Perlu juga diketahui bahwa ini kan baru status tersangka di tingkat penyidikan dan kalau kuta pegang pada proses hukum yang masih berjalan, kan masih ada tahapan-tahapan lebih lanjut," kata Humphrey saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (16/11).
Selain itu, menurutnya semua orang harus bisa memisahkan antara status Ahok sebagai tersangka dengan oencalonannya di Pilgub DKI Jakarta 2017. Apalagi, KPU DKI Jakarta sudah menegaskan, setiap pasangan calon yang sudah terdaftar tidak bisa mencabut pencalonannya.
"Kita mesti pisahkan antara statusnya (Ahok) sebagai tersangka dengan keikutsertaannya dalam pilkada. KPUD kan sudah bilang bahwa pasangan calon tidak bisa membatalkan pecalonannya," ujarnya.
Ahok Tersangka, Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tidak Tarik Dukungan
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan tidak akan menarik dukungan dari Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI 2017.
Surya Paloh
menyatakan, pihaknya menghargai dan mengapresiasi penegak hukum, yakni
Bareskrim Polri, yang telah menetapkan Ahok (sapaan Basuki) sebagai
tersangka kasus penistaan agama.
Setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka, kata Paloh, pihaknya mengevaluasi dua hal, yakni aspek yuridis dan aspek sosial.
"Aspek yuridis,
tidak mungkin kan untuk Nasdem menarik dukungan karena secara yuridis
tidak diperkenankan," kata Paloh dalam wawancara dengan Metro TV, Rabu
(16/11/2016).
Secara moral,
kata dia, lebih kuat lagi. Sebagai partai pendukung pertama, Paloh
menyatakan Nasdem harus bisa menerima konsekuensi tersebut.
"Tetapi, tetap terus melihat perkembangan ke depan," kata dia.
Menurut Paloh,
prioritas utama Nasdem adalah menjaga kesatuan nasional sebagai suatu
bangsa. Oleh karena itu, dia berharap proses hukum kasus ini berjalan
dengan semestinya.
"Aparat lembaga hukum telah bekerja secara profesional, harus dihargai oleh seluruh bangsa," ujarnya.
Ahok Jadi Tersangka, Hanura Tak Mundur Sejengkal Pun
Penetapan
tersangka terhadap calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua,
Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, tidak membuat Partai Hanura menarik
dukungan dari pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.
"Partai Hanura
tak sejengkal pun mundur dalam mendukung Bapak Basuki Tjahaja Purnama,"
kata juru bicara tim pemenangan Ahok dari Partai Hanura, Miriam S
Haryani, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).
Miriam
menjelaskan, Partai Hanura akan tetap menghormati proses hukum terkait
kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Namun ia mengimbau kader Partai
Hanura tetap solid mendukung pasangan Ahok-Djarot.
"Kami mengimbau
kepada seluruh masyarakat, khususnya kader Partai Hanura, agar tetap
solid. Karena Partai Hanura percaya kepada pasangan Ahok-Djarot memang
pasangan terbaik untuk DKI," kata Miriam.
Selain Hanura,
ada tiga partai politik lagi yang mengusung Ahok-Djarot yakni Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, dan Partai
Golkar. Ketiga partai itu pun telah menyatakan akan tetap mendukung
Ahok-Djarot.
Bareskrim Polri
telah menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan
agama. Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan
gelar perkara terbuka tetapi terbatas di Mabes Polri, kemarin.
Ahok memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya itu.
Hasto: Dukungan PDI-P terhadap Ahok-Djarot Tetap dan Tidak Berubah
Sekretaris
Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto
menyampaikan, pihaknya menjadikan penetapan tersangka calon gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai bahan pembelajaran.
Ia juga berharap semua pihak percaya pada proses hukum yang berlangsung.
"PDI Perjuangan
menghormati proses hukum yang sedang terjadi pada Pak Ahok. Sesuai
dengan mekanisme yang ada, dukungan PDI-P terhadap pasangan Ahok-Djarot
tetap dan tidak berubah. Partai mendukung untuk terus berjuang
menawarkan gagasan terbaik untuk DKI," kata Hasto melalui keterangan
tertulis yang diterima wartawan, Rabu (16/11/2016).
Hasto lantas
menceritakan masa-masa sulit PDI-P. Ketika itu, Kantor PDI pimpinan
Megawati Soekarnoputri diserang oleh rezim otoriter pada 27 Juli 1996.
Dalam mengatasi masalah ini, partai memilih jalur hukum.
"Kami
menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran yang baik dan
berharap agar semua pihak percaya pada hukum. Di dalam hukum ada
penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan bahwa segenap warga negara
memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," ujar Hasto.
Ia menyebutkan, Pilkada DKI adalah proses demokrasi yang wajar.
Untuk itu,
semua pihak diharapkan bisa berkompetisi secara sehat, berkeadilan, dan
menawarkan gagasan terbaik untuk masa depan DKI Jakarta.
PDI-P, kata
Hasto, dalam kondisi mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga
suasana yang kondusif dan menjunjung tinggi persatuan.
"Pilkada DKI
sejatinya momentum untuk menawarkan gagasan dan ide yang terbaik bagi
DKI Jakarta yang merupakan gambaran Indonesia mini," tambah Hasto.
Bareskrim Polri
menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak Selasa (15/11/2016).
Ahok ditetapkan
sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ketua DPD Golkar DKI: Tak Ada Perubahan Strategi Kampanye Ahok-Djarot
Ketua DPD
Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi menegaskan, partainya tetap satu
suara mendukung pencalonan Basuki Tjahja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat
di Pilkada DKI Jakarta.
Pernyataan ini
merespons status Ahok yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.
"Golkar DKI tetap dukung Ahok," tegas Fayakhun di Rumah Borobudur 18 di Jakarta, Rabu (16/11/2016).
Ia menambahkan,
partainya menghormati proses hukum yang berlangsung di Bareskrim Polri
dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Secara politik, Golkar tidak akan mengajukan upaya praperadilan atas penetapan status tersangka itu.
"Kami percaya profesionalisme Polri, biarkan saja berjalan," ujarnya.
Lebih jauh, ia
mengatakan, tidak ada perubahan strategi yang dilakukan Golkar di dalam
upaya memenangkan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Langkah
pemenangan tetap mengedepankan pada proses revitalisasi partai, serta
pelatihan 30 ribu kader Golkar DKI Jakarta untuk menghadapi proses
pemilihan mendatang.
"Kader Golkar betul-betul kerja keras," kata dia.
Bareskrim Polri
sebelumnya menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Penetapan
tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara
terbuka terbatas di Mabes Polri, Selasa (15/11/2016).
loading...

Comments
Post a Comment